//
you're reading...
Catatan & Analisis, Uncategorized

PEMIKIRAN ASWAJA TOPENG (2)

Gambar
“Ulama Indonesia telah sepakat bahwa persatuan dan kedaulatan NKRI wajib dipelihara dan dipertahankan. NKRI merupakan bangunan yang didirikan atas dasar kebersamaan melalui perjuangan dan pengorbanan yang tak terhingga. Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa NKRI adalah pemerintahan Islam yang sah dan wajib dijunjung tinggi martabatnya serta wajib ditaati.

Kesepakatan ini merujuk pada pendapat Imam al-Ghazali –seorang tokoh dan pemikir Islam abad ke-V Hijriyah- yang mengatakan: keberadaan khilafah yang memenuhi syarat secara lengkap sangatlah sulit pada masa kita saat ini. Dengan demikian, maka boleh melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa walaupun ia bodoh atau fasik. Hal ini diupayakan supaya kepentingan umat Islam tidak tersia-sia begitu saja. Merurut Imam ar-Rafi’iy pendapat al-Ghazali tersebut merupakan yang paling baik dari sekian pendapat tentang politik Islam”. (Majalah Ijtihad, edisi 31, hal 13, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan Jatim).

Membongkar PAT (Pemikitan Aswaja Topeng):

NKRI adalah pemerintahan Islam yang sah dan wajib ditaati?
Terkait ulama Indonesia yang katanya sepakat memper-tahankan NKRI, setidaknya ada dua sanggahan yang perlu saya sampaikan, karena yang dimaksud dengan NKRI itu bisa wilayahnya dan bisa hukum-hukumnya;

Pertama, terkait dengan wilayah NKRI. HTI juga berpandangan bahwa wilayah NKRI wajib dipertahankan, bahkan HTI berkomitmen ketika khilafah berdiri nanti akan mengembalikan Timor Timur, yang sekarang menjadi Timur Leste, ke pangkuan Indonesia, karena lepasnya Timor Timur dari Indonesia adalah pelanggaran terhadap syariat Islam, bukan terhadap syariat nesionalisme. Rasulullah SAW bersabda;

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري
“Ketika telah dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang lain dari keduanya”. HR Muslim dari Abi Sa’id al-Khudri ra.

Hidis ini, juga hadis yang lain, menunjukkan bahwa kaum muslim wajib hanya memiliki satu khalifah, dan haram memiliki dua khalifah. Dan menunjukkan atas wajibnya kaum muslim memiliki satu Negara, dan haram memiliki dua Negara atau lebih. Jadi memiliki dua khalifah atau dua Negara saja hukumnya haram, lalu bagaimana kalau lebih dari dua, tentu lebih haram.

Ulama terdahulu, termasuk yang telah gugur di medan perang, tidak menjadikan wilayah NKRI sebagai harga mati, tetapi sebagai usaha maksimal yang bisa dicapai pada saat itu, karena setelah Indonesia merdeka presiden Sukarno pernah berperang dengan Malaysia untuk merebut wilayahnya yang bertetangga dengan Kalimantan, namun usahanya kandas ditengah jalan. Peristiwa ini, juga peristiwa Timor Timur sebelumnya, adalah indikasi bahwa wilayah Indonesia bisa berkurang dan kalau bisa ya bertambah, berarti wilayah NKRI bukan harga mati. Untuk sekarang saja dakwah HTI telah menembus belantara Papua. Di sana ada puluhan ribu penduduk asli Papua yang masuk Islam melalui syabab HTI. Bukan Cuma itu, tetapi mereka sedang berjuang barsama HTI untuk memperkokoh wilayah NKRI dari rongrongan para sparatis yang siang malam dengan dukungan asing berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI. Juga dibelahan NKRI yang lain seperti di Aceh. Dan mundur kebelakang, ketika akan diadakan memorandum di Timor Timur, HTI bersuara lantang ke berbagai sendi-sendi pemerintahan agar pemerintah Indonesia tidak melakukan memorandum di sana, karena telah tercium oleh HTI bau busuk konspirasi asing di balik memorandum itu. Akan tetapi suara nyaring HTI diabaikan begitu saja, dan terjadilah apa yang telah terjadi. Dan terkait pencegahan sparatisme dan pengokohan wilayah NKRI, HTI baik secara langsung maupun malalui berbagai media dakwahnya, seperti buletin mingguan Al-Islam, majalah bulanan al-Wa’ie, tabloid Suara Islam dulu dan tabloid Media Umat sekarang, dan melalui berbagai seminar dan diskusi di sejumlah daerah, telah, sedang dan terus memberikan sumbangan pemikiran yang cemerlang kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.

Kedua, terkait hukum, UUD dan perundang-undangan yang diterapkan di dalam wilayah NKRI. Hukum, UUD dan perundang-undangan yang lain adalah bukan harga mati, karena terkait UUD saja sudah berulang kali diamandemen, juga dengan undang-undang yang lain malah menjadi seperti bola yang ditendang kesana kemari tergantung keinginan dan kepentingan anggota dewan terhormat, yang katanya menjadi wakil rakyat, tetapi hakekatnya adalah penipu dan penghisap darah rakyat. Begitu juga dengan Pancasila, bukan pinal dan harga mati, karena baru berumur sehari Indonesia merdeka, sila pertama yang asalnya berbunyai, Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya, sudah dikhianati [diamandemen] sehingga menjadi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat aneh dan tidak dapat diterima oleh akal sehat, ketika ada kelompok ulama yang mengklaim Aswaja bersepakat untuk mempinalkan Pancasila dan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan, alasannya karena Pancasila itu sudah Islami, dan diam seribu bahasa terhadap pengkhianatan yang telah terjadi terkait sila pertama. Apakah mereka tidak memahami kalau sila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu sama dengan syahadat, Laa Ilaaha Illalloh [tidak ada Tuhan selain Allah] dengan menolak dan membuang syahadat, Muhammadur Rasululloh [Muhammad adalah Utusan Alloh]. Apakah ini Islami? Apakah orang Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu, Konghucu dan lain-lain, mereka semua orang Islam? Apakah Abu Jahal dan Abu Lahab yang bersyahadat La ilaha illalloh dan menolak dan membuang syahadat Muhammadur Rasululloh, apa mereka semua itu Islam?

Terkait NKRI sebagai Negara Islam, ini juga sangat berlebihan [ifroth], karena akan mengundang seambreg pertanyaan. Kalau benar NKRI itu Negara Islam, maka pertanyaan yang mendasar dan relevan sepanjang zaman adalah; Kenapa pencuri tidak dipotong tangannya? Kenapa pezina muhshan tidak diranjam? Kenapa pezina ghairu muhshan tidak dipukul 100 kali? Kenapa muslim kaya yang tidak zakat tidak disita hartanya atau dijatuhi sanksi yang lain? Kenapa muslim mukallaf yang tidak mengerjakan shalat tidak dipenggal lehernya atau dipenjara? Kenapa muslimah mukallafah yang membuka auratnya di kehidupan umum tidak ditakzir? Kenapa mata uangnya tidak memakai dinar dan dirham? Kenapa kepemilikan Islam yang terbagi menjadi tiga; kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara tidak dijalankan? Kenapa sistem pendidikannya tidak memakai sistem pendidikan Islam? Kenapa sistem pergaulannya tidak memakai sistem pergaulan Islam? Kenapa sistem ekonominya tidak memakai sistem ekonomi Islam? Kenapa sistem persanksiannya tidak memakai sistem Islam? Kenapa sistem politiknya tidak memakai sistem Islam? Kenapa sistem pemerintahannya tidak memakai sistem Islam? Kenapa bentuk negaranya tidak memakai bentuk Negara Islam, yaitu Daulah Khilafah? Dengan seambreg pertanyaan itu, mereka yang meklaim ulama Aswaja segera menjawab; Karena Indonesia itu bukan Negara Islam, karena Indonesia itu Negara Pancasila! Jadi mereka mengakui bahwa Indonesia bukan Negara Islam. Berarti Pancasila juga tidak Islami. Akan tetapi ketika mereka diajak mendirikan Negara Islam, atau diajak meng-Islam-kan Pancasila, maka meraka segera menjawa; Indonesia ini sudah menjadi Negara Islam, NKRI adalah Negara Islam! Inilah fakta ke-mudzabdzaban mereka.

Sesungguhnya tidak ada tengah-tengah di antara Islam dan kafir kecuali munafik [nifaq]. Kalau NKRI dengan Pancasilanya menolak dan membuang seambreg hukum dan sistem di atas, maka sudah sangat jelah bahwa NKRI bukan Negara Islam. Karena ada perbedaan antara definisi Negara dan definisi Negeri. Kalau negeri yang dipandang adalah wilayah dan penduduknya. Sedangkan Negara yang dipandang adalah hukum/sistem dan keamanannya. Dan kedua definisi itu tidak boleh dicampur-aduk seperti gado-gado. Oleh karena itu keakuratan definisi sebuah Negara harus benar-benar terjamin, tidak asal-asalan dan asal comot maqalah ulama sebagai dalilnya. Keakuratan definisi Negara itu sangat menentukan langkah dakwah kedepan menuju kebangkitan Islam. Tetapi kalau definisi negaranya salah, langkah dakwahnya juga salah, seharusnya kedepan malah kebelakang, seharusnya menuju kebangkitan malah menuju kebangkrutan. Inilah fakta Indonesia yang sudah sekian tahun merdeka, tapi justru memakin bertambah rakyatnya yang membeli tiket ke neraka. Sudah sekian tahun Indonesia merdeka, jusru rakyatnya karena kemiskinan semakin tersiksa. Sudah sekian tahun merdeka kezaliman semakin merajalela. Sudah sekian tahun merdeka, korupsi, kolusi dan nepotisme semakin menggurita. Dan sudah sekian tahun merdeka, para koruptor dan provokator semakin berkuasa! Itu semua terjadi karena salahnya langkah dakwah, karena salahnya pendefinisikan sebuah Negara, karena ulama Aswajanya terjangkit virus wahen [cinta dunia dan takut mati syahid], karena ulama Asdwajanya terserang virus liberal, karena pondok pesantrennya telah jebol dan digerogoti oleh virus liberal. Allohu Akbar !

Dan terkait perkataan Imam Ghazali bahwa “keberadaan khilafah yang memenuhi syarat secara lengkap sangatlah sulit pada masa kita saat ini. Dengan demikian, boleh melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa walaupun ia bodoh atau fasik. Hal ini diupayakan supaya kepentingan umat Islam tidak tersia-sia begitu saja “.
Imam Ghazali rh [1058-1111 M] hidup pada masa Khilafah Abbasyiyah, yaitu pada masa Khalifah al-Qaim Bi-Amrillah. Semua pernyataan Imam Ghazali terkait politik tentu tidak terlepas dari dinamika dan kondisi politik pada masa itu. Di mana sistem politiknya, meskipun khalifahnya bodoh atau fasik, adalah sistem politik Islam dan bentuk negaranya juga bentuk Negara Islam, yaitu khilafah. Kalaupun terdapat kesalahan atau penyimpangan, adalah wajar, karena sistem khilafah adalah basyariyyah, artinya, dijalankan oleh manusia, bukan oleh malaikat. Khalifah sebagai manusia tentu tidak terlepas dari kesalahan. Dan saat itu, khalifah yang dianggap bodoh dan fasik memiliki kekuatan [dzu syaukah] yang bisa dipakai untuk mempertahankan kekuasaannya dari pihak-pihak yang mencoba menggulingkannya.

Bahkan dengan kekuatannya itu, khalifah sewaktu-waktu bisa menangkap dan menyiksa lawan-lawan politiknya. Apalagi dari perkataan Imam Ghazali, boleh melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan oleh penguasa walaupun ia bodoh atau fasik, ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar syariat atau berupa makshiat kepada Allah, karena beliau membolehkan melaksanakannya. Karena andaikan saja keputusan tersebut melanggar syariat, tentu al-Ghazali lebih mengerti bahwa ketaatan kepada khalifah itu terbatas, yaitu selama tidak makshiat kepada Allah, karena tidak ada wajib taat kepada makhluk dalam makshiat kepada Khaliq, hadis nabawi terkait ini sudah sangat popular. Dan dengan perkataan al-Ghazali, walaupun ia bodoh atau fasik, juga dapat difahami bahwa yang bodoh dan fasik adalah pribadi khalifahnya, bukan keputusannya. Jadi meskipun khalifahnya bodoh dan fasik, tetapi keputusannya itu tidak melanggar syariat atau maksiat kepada Allah. Apalagi kalau kita memahami perkataan al-Ghazali, Hal ini diupayakan supaya kepentingan umat Islam tidak tersia-sia begitu saja. Kepentingan umat Islam saat itu tidak terlepas dari; pemerintahan, perekonomian, pergaulan, pendidikan, dan persanksian [hukuman], dengan seperangkat sistem semuanya.

Dari pemaparan di atas, dapat saya simpulkan bahwa perkataan al-Ghazali di atas itu dalam kolidor Negara Islam di mana khalifahnya, meskipun ia bodoh atau fasik, masih menjalankan hukum-hukum Islam dalam pemerintahannya. Sedangkan kebodohan atau kefasikan khalifah hanyalah bersifat pribadi atau individu, tidak bershifat sistemik. Oleh karena itu khalifah masih wajib ditaati. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda;

إنما الطاعة في المعروف. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه واللفظ لمسلم عن علي رضي الله عنه.
“Taat itu hanya [wajib] dalam kebaikan”. Dan beliau SAW bersabda;

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري واللقظ له والأربعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
“Mendengar dan taat [kepada amir / khalifah] adalah wajib atas seorang muslim, pada perkara yang ia suka dan yang ia benci, selagi ia tidak diperintah dengan maksiat. Lalu ketika ia diperintah dengan makshiat, maka tidak ada [wajib] mendengar dan tidak pula ada [wajib] taat”.

Dengan demikian, menerapkan pendapat Imam Ghazali untuk mendukung dan mengokohkan sistem pemerintahan demokrasi-sekular yang kufur saat ini, dan untuk mentaati penguasa yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah dalam pemerintahannya, adalah zalim, karena termasuk menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Juga menganalogkan [menyamakan] sistem khilafah dengan sistem demokrasi adalah termasuk qiyas ma’al fariq, yaitu menganalogkan dua perkara yang kontradiksi, dengan titik temu [jami’] sama-sama pemerintahan dan sistemnya, tidak memandang Islam dan kafirnya. Ini separti manganalogkan kambing dengan babi, dengan titik temu sama-sama hewan dan warna kulitnya, tidak memandang halal dan haramnya. Ini adalah secuil fakta dari kemerosotan pemikiran kaum muslim dalam hal politik pemerintahan, akibat dari perang pemikiran yang terus menerus dilancarkan oleh Barat yang kafir melalui agen-agennya dari gerombolan muslim liberal dan dengan dukungan virus-virus liberal dari pondok pesantren.

Ditulis Oleh : Ustadz Abulwafa Romli

About hamdanifirdaus

Lahir Paninjauan 10 September 1987 Anak dari pasangan Dalimi St. Budiman Dan Resnawati

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Seruan Al-syam

  • 27,845 hits

MENGENAL HIZBUT TAHRIR

Film Ilamata 2013 Menuju Muktamar Khilafah 2013

HIZBUT TAHRIR PUSAT

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

MEDIA OFFICE HIZBUT TAHRIR

RSS Detik Islam

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: