//
you're reading...
Catatan & Analisis

PEMIKIRAN ASWAJA TOPENG (19) Khilafah, tidak Harus Satu Kursi.

Gambar

Ini adalah tema yang diangkat majalah Ijtihad dalam wawancaranya dengan M Idrus Ramli sebagai virus liberal sejati, yang terus menerus menggerogoti pondok pesantren Sidogiri dan telah melahirkan virus-virus liberal yang lain.Dalam menjawab pertanyaan wartawan Ijtihad;
“Sebenarnya apa fatalitas kesalahan konsep khilafah Hizbut Tahrir, bukankah HT mengusung penegakan khilafah tunggal dan itu adalah pendapat jumhur ulama?”

M Idrus Ramli berkata;

“Kalau baca fikih jangan sepotong-sepotong. Fikih itu konsep ideal. Memang idealnya khalifah itu satu, harus laki-laki, mujtahid, tahu hukum-hukum al-Qur’an-Hadis, dan lain sebagainya. Itu idealnya. Tapi kalau sekarang, siapa yang bisa seperti itu?
Kalau tidak ada yang bisa, maka tidak apa-apa [model kepemimpinan yang ada seperti sekarang, red]. Konsep Islam itu kan konsep al-Mitsaliyah al-Waqi’iyah, idealis realisme. Artinya tidak kaku begitu.
Imam Syafi’iy menyatakan idza dhaqa al-amru ittasa’a. Jika suatu masalah menjadi sulit, maka akan menjadi mudah. Jika memang tidak bisa mencapai konsep ideal, maka itu dapat dipermudah. Selain itu, Imam Haromain menyatakan bahwa boleh saja ada dua imam asal berada ditempat yang berbeda atau karena memang tidak memungkinkan. Dan dari dulu memang seperti itu.”
(Majalah Ijtihad, PP Sidogiri Pasuruan Jatim, edisi 31, hal 19).

MEMBONGKAR PAT:

Kewajiban mengangkat satu khalifah itu konsep ideal?

Dalam kewajiban itu tidak ada konsep ideal dan bukan ideal. Kesatuan Negara khilafah adalah kewajiban, begitu pula khalifah tunggal. Kewajiban itu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan. Kewajiban itu berpahala kalau dikerjakan dan berdosa kalau ditinggalkan. Hanya saja di sana ada yang namanya kondisi darurat yang karenanya kewajiban boleh ditinggalkan selama kondisi dharurat itu masih ada. Akan tetapi orang atau jama’ah yang sedang terkena kondisi dharurat itu wajib berusaha untuk keluar dari kondisi dharurat. Sebagai contohnya adalah kawajiban makan makanan yang halal, tetapi ketika seseorang tidak dapat menemukan makanan selain bangkai yang haram, maka untuk menyelamatkan jiwanya ia boleh memakan bangkai tersebut secukupnya dan tidak boleh berlebihan, dan ia harus tetap meyakini bahwa bangkai itu haram, hanya saja ia sedang dibolehkan memakannya. Dan ia wajib berusaha keluar dari kondisi itu, dengan cara mencari makanan yang halal.

Sedangkan kalau ia malah menikmati bangkai haram itu dan menghalalkannya layaknya makanan halal, dan tidak berusaha mencari makanan halal, bahkan ia menolak dan mengharamkan ketika ada temannya yang mengasih makanan halal, bahkan ia menyalahkan temannya itu dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan miring, maka di situlah letak kesalahannya yang bertumpuk, yaitu menghalalkan bangkai, tidak berusaha mencari makanan halal, menolak makanan halal, mengharamkan makan halal, menyalahkan temannya, dan menuduh miring temannya.

Demikian juga dengan kesatuan Negara khilafah dan khalifah tunggal adalah kewajiban yang wajib diterapkan dan haram ditinggalkan. Ini adalah pendapat Jumhur dan telah ditetapkan oleh ulama yang lain, yang memiliki dalil-dalil dari as-Sunnah dan Ijmak Shahabat. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazem, Kamal Ibn Hamam, Abu Ya’la, Abdul Wahhab Sya’roni, Qadhi Abdul Jabbar, al-Iji, Ali al-Jurjani, al-Qalqasyandi, al-Amudi, an-Nawawi, al-Mawardi, Syi’ah Imamiyah, Syi’ah Isma’iliyah, at-Taftazani dll, karena khilafah adalah kepemimpinan umum bagi semua kaum muslim di dunia, maka tidak boleh, dalam kondisi apapun, kaum muslim memiliki lebih dari satu khalifah.

Akan tetapi dalam keadaan darurat atau hajat yang mendesak seperti saling berjauhannya negeri-negari kaum muslim, terhalang oleh lautan, atau terhalang oleh musuh yang kuat sehingga di antara penduduk dari dua negeri yang terpisah itu tidak dapat menolong penduduk negeri lainnya, maka dalam kondisi seperti ini kaum muslim boleh memiliki dua khalifah dan lebih dari satu daulah. Ini adalah pendapat Syi’ah az-Zaidiyah, Syi’ah al-Karomiyah, Abu Ishaq al-Isfiroyini, al-Baghdadi, sebagian ulama syafi’iyah dan Imam Haromain, dan mereka hanya memakai dalil-dalil tradisional [naqliyyah].
(Doktor Mahmud al-Khalidi, Jami’atul Yarmuk, Qawa’idu Nizhamul Hukmi Fil Islam, hal 313-317, Maktabah Al-Muhtasib, tanpa tahun).

Pendapat minoritas ulama muqallid tradisional ini oleh virus-virus liberal berkedok Aswaja seperti M Idrus Ramli dipakai untuk mengokohkan sistem pemerintahan demokrasi-sekular yang sangat kontradiksi dengan sistem pemerintahan khilafah yang ada pada masa minoritas ulama tersebut. Ini adalah kesalahan yang amat fatal, karena sistem khilafah itu laksana kambing dan sistem demokrasi-sekular itu laksana babi, lalu orang seperti M Idrus Ramli itu laksana orang yang memakai dalil-dalil halalnya kambing untuk menghalalkan babi.

Kesalahan fatal kedua, minoritas ulama di atas semuanya berpendapat seperti di atas, dalam kondisi kaum muslim sudah memiliki Negara khilafah dan memiliki seorang khalifah. Kemudian karena semakin luasnya wilayah khilafah, atau kerena adanya penghalang di antara dua negeri, atau kondisi lain yang menyulitkan penyatuan di antara dua negeri, maka minoritas ulama itu membolehkan apa yang telah dibolehkannya. Dan kebolehan ini adalah khilaf dari hukum asal atau ranting [cabang] dari batang pohon.

Akan tetapi virus-virus liberal seperti M Idrus Ramli telah memakai khilaf itu untuk menghalangi penerapan hukum asal yang sedang diperjuagkan oleh Hizbut Tahrir bersama umat Islam yang lain, dan ranting itu dipakai untuk menebang batang pohonnya. Padahal yang benar dan harus dilakukan oleh orang yang waras adalah menyisihkan khilaf ketika sudah ada yang mau menegakkan hukum asal, bukan menghalangi hukum asalnya, dan memotong ranting ketika telah mengganggu, bukan menebang pohonnya.

Juga logika kebolehan memakan bangkai di atas dapat diterapkan di sini. Hukum asal itu laksana makanan halal, sedang khilaf tradisional itu laksana bangkai. Selagi makanan halal belum ada, maka masih boleh memakan bangkai. Dan ketika makanan halal sudah ada, maka haram memakan bangkai.
Demikian juga, selagi satu khalifah itu masih belum bisa, maka masih boleh dua khalifah. Dan ketika satu khalifah itu sudah bisa, maka dua khalifah itu harus ditiadakan.
Jadi harus kembali ke hukum asal. Dan ini adalah gabungan pendapat jumhur ulama mujtahid dan jumhur ulama muqallid yang hidup di zaman khilafah.
Maka pendapat mereka harus didudukkan atau diposisikan pada kursi khilafah, bukan pada kursi demokrasi-sekular seperti saat ini.

Kenyataannya sejak 3 Maret 1924, kaum muslim sudah tidak memiliki khalifah. Maka semakin jelas bahwa yang dikehendaki oleh M Idrus Ramli sebagai imam atau khalifah adalah presiden, raja atau perdana mentri. Ini membuktikan bahwa M Idrus Ramli adalah virus liberal tulen.
(Abulwafa Romli).

About hamdanifirdaus

Lahir Paninjauan 10 September 1987 Anak dari pasangan Dalimi St. Budiman Dan Resnawati

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Seruan Al-syam

  • 27,880 hits

MENGENAL HIZBUT TAHRIR

Film Ilamata 2013 Menuju Muktamar Khilafah 2013

HIZBUT TAHRIR PUSAT

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

MEDIA OFFICE HIZBUT TAHRIR

RSS Detik Islam

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: