//
you're reading...
Al Khilafah

Adakah Kewajiban Untuk Membentuk Kepemimpinan Guna Menegakkan Hukum Islam?

Saya rasa kita tidak perlu masuk dalam perdebatan apakah hukum Islam itu wajib ditegakkan atau tidak, karena masalah ini memang tidak pernah diperselisihkan oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Yang perlu kita persoalkan di sini adalah: apakah benar Islam mewajibkan adanya kepemimpinan politik guna menegakkan hukum-hukum Islam tersebut? Dengan kata lain, apakah pelaksanaan Syariah Islam membutuhkan formalisasi lewat keberadaan kepemimpinan politik ataukah syariah itu cukup diamalkan secara informal oleh masing-masing individu? Untuk menjawabnya, saya merasa cukup meminjam ungkapan beberapa ulama berikut.

Abdul Qahir al-Baghdadi menulis:

“bahwasannya kaum muslimin harus memiliki seorang imam yang menerapkan hukum-hukum mereka, menegakkan hukum hudud mereka, mengerahkan pasukan mereka, menikahkan mereka yang tidak punya wali serta mendistribusikan fai’ di antara mereka.”[1]

An-Nasafi dalam kitab akidahnya menyatakan:

“Kaum muslimin harus memiliki imam yang bertugas untuk menerapkan hukum-hukum mereka, menegakkan aturan hudud mereka, menjaga perbatasan mereka, mengerahkan bala-tentara mereka, mengambil zakat mereka, menundukkan para perampas, pencuri dan pembegal jalanan, melaksanakan shalat jum’at dan hari-hari raya, menyelesaikan persengketaan dan perkelahian di antara manusia, menerima persaksian demi menegakkan hak, menikahkan orang yang tidak punya wali, membagikan ghonimah serta perkara-perkara semisal yang tidak bisa ditangani oleh perorangan”.[2]

An Nawawi menyatakan:

“Umat harus memiliki seorang imam yang menegakkan agama, membela sunnah, memberi keadilan kepada orang yang terdzalimi, mengambil hak-hak (harta) kemudian meletakkannya di tempat yang benar”.[3]

At-Taftazani, dalam syarahnya terhadap al-Maqashid, menyatakan:

“sesungguhnya Asy-Syari’ telah memerintahkan untuk menegakkan hudud, menjaga perbatasan, menyiapkan pasukan untuk berjihad, berbagai perkara yang berkaitan dengan penjagaan aturan dan penjagaan wilayah Islam, itu semua merupakan perkara-perkara yang tidak bisa terlaksana secara sempurna kecuali dengan keberadaan Imam. Dan setiap perkara yang ketiadaannya membuat kewajiban mutlak tidak terlaksana -sementara dia mampu diusahakan- maka perkara itu menjadi wajib.”[4]

Semua pernyataan ulama di atas bertemu dalam satu titik, yakni bahwa wajib adanya kepemimpinan untuk menegakkan hukum-hukum Islam, dimana hukum-hukum tersebut bukan menjadi kapasitas individu untuk melaksanakannya. Yang demikian itu karena, “Syariah datang membawa hukum-hukum yang tidak bisa ditangani kecuali oleh seorang Imam, atau jajaran pemerintah yang mewakilinya, seperti menegakkan hudud”.[5] Bahkan, dari nada ungkapan mereka, jelas bahwa adanya kepemimpinan merupakan conditio sine quanone (syarat mutlak) bagi tegaknya hukum-hukum Islam secara sempurna. Ini sesuai dengan kaidah ushul yang menyatakan, “Segala sesuatu yang kewajiban tidak dapat sempurna tanpa keberadaannya, maka keberadaan sesuatu itu hukumnya wajib” (maa laa yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun[6]).

Dengan demikian, dalil perlunya kepemimpinan untuk menegakkan hukum-hukum Islam itu kembali kepada semua nash yang mewajibkan perkara-perkara yang tidak akan bisa terlaksana tanpa keberadaan institusi kepemimpinan. Contohnya adalah ayat-ayat dan hadits-hadits tentang sanksi hudud, sanksi jinayat, jihad, peradilan, penarikkan jizyah dan masih banyak lagi. Keberadaan hukum-hukum yang semacam itu adalah fakta, dan bahwa hukum-hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh negara juga merupakan fakta.

Dengan ini, ke-syar’i-an poin ke dua dalam definisi konsep khilafah menjadi jelas. Syariat benar-benar telah menjadikan kepemimpinan negara sebagai perangkat yang wajib ada dalam rangka menegakkan hukum-hukum Islam di tengah kehidupan manusia.


[1] Abdul Qohir Al Baghdadi, Ushulud Din (Istambul: Mathba’ah ad-Daulah, 1928) h. 271

[2] Dalam At-Taftazani, Syarh al-’Aqa’id an-Nasafiyah (Kairo: Maktabah al-Kuliyat al-Azhariyah, 1988) h. 97

[3] An Nawawi, Raudhah ath-Thalibin, Juz VII (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2003) h. 263

[4] At-Taftazani, Syarhul Maqashid, jilid V (Beirut: ‘Alamul Kutub, 1998) hal. 236

[5] Al-Baghdadi, op. cit., hal. 272

[6]

Bersambung Ke : https://hamdanifirdaus.wordpress.com/2013/05/08/adakah-kewajiban-untuk-membentuk-kepemimpinan-guna-menyebarkan-dakwah-islam/

About hamdanifirdaus

Lahir Paninjauan 10 September 1987 Anak dari pasangan Dalimi St. Budiman Dan Resnawati

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Seruan Al-syam

  • 27,845 hits

MENGENAL HIZBUT TAHRIR

Film Ilamata 2013 Menuju Muktamar Khilafah 2013

HIZBUT TAHRIR PUSAT

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

MEDIA OFFICE HIZBUT TAHRIR

RSS Detik Islam

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: